Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menerima Alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang
APINDOKALTIM.COM – Para Alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang menggelar audiensi dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Selain untuk bersilaturahmi, para alumni juga ingin mendengar langsung program kerja wali kota yang berlatar belakang pengusaha itu.
“Kami para alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang, dan saya sebagai Ketua Apindo Kaltim bertemu dengan walikota untuk bersilaturahmi dan memberikan beberapa masukan terkait kondisi Balikpapan,” ucap alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang, Slamet Brotosiswoyo.
Ketua Apindo Kaltim itu menyatakan kesiapannya membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi, sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi daerah. “Dalam hal mengatasi kelangkaan tabung oksigen, kami mengajak para anggota Apindo dan pelaku usaha untuk memberikan bantuan sesuai bidangnya masing-masing,” ujar pria yang akrab disapa SBS.
Selain SBS, hadir dalam pertemuan itu, Rudy Prabowo, Johny Ng, dan beberapa anggota lainnya. Para alumni Jurusan Teknik Sipil mengatakan silaturahmi tersebut merupakan awal yang baik. “Kami siap bekerja sama secara berkesinambungan bersama Pemerintah Kota Balikpapan, siap menjadi jembatan mensukseskan Kota Balikpapan yang lebih baik kedepannya ” kata Rudy Prabowo yang juga Ketua Kadin Indonesia, Balikpapan.
Sedangkan Johny Ng dalam pertemuan itu berharap proses perizinan di Kota Balikpapan bisa seperti di daerah lain. “Seperti di Jakarta yang hanya memakan waktu 3 hari perizinan bisa keluar,” ujar anggota DPRD Balikpapan. Selain itu, ia juga mempertanyakan kepastian pembangunan Coastal Road di Kota Balikpapan. Dimana rencana pembangunan Coastal Road sudah mandek tanpa kepastian selama 6 Tahun berjalan.
Johny Ng menilai pembangunan Coastal Road di Kota Balikpapan masih terkendala perizinan yang belum jelas, entah itu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalitm, Pemkot Kota Balikpapan atau Pemerintah Pusat.
“Jadi selama ini saya melihat ada kelemahan-kelemahan dari pemerintahan, kenapa bisa mengurus perizinannya saja tidak selesai hingga sampai 6 Tahun,” tegas politikus Golkar ini. Kalau begini terus, tentu saja pengusaha akan mengalami kerugian. Pasalnya pengusaha harus membayar pajak jaminan Bank yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Tentunya, jaminan tersebut harus dikeluarkan dan biaya administrasi serta bunga bank harus ditanggung. Maka dari itu, dirinya meminta walikota untuk memperhatikan dan memastikan hal ini, agar pengusaha bisa tenang apabila sudah ada keseriusan masalah ini.
“Sampai sekarang kan izin reklamasi dan izin prinsipnya tidak jelas, apa yang mengeluarkan pusat, perhubungan, kelautan atau dimana sampai sekarang belum ada kejelasan,” keluhnya. Johny Ng mengatakan inilah kelemahan pemerintah, karena tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.
“Pemerintah tinggal datang aja ke Jakarta, tungguin 2 hingga 3 hari, kalau belum selesai.. Tinggal tungguin aja sampaj satu bulan, jadi datang ke Jakarta tujuannya jelas,” ujarnya. “Kalau itu dilakukan pengusaha juga tenang, namanya investor kalau tidak ada suatu kepastian hukum, mereka pasti merasa ragu, jadi disinilah harus ada kepastian dari pemerintah terkait permasalahan ini,” harapnya.
Sementara Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengapresiasi masukan dari para tokoh yang hadir. “Saya yakin kita bisa bersinergi dan tentunya sebagai Wali Kota saya tidak bisa jalan sendiri. Oleh sebab itu, koordinasi dan kerjasama antar pihak merupakan hal yang penting untuk perkembangan dan masa depan Balikpapan”, demikian kata Wali Kota di penghujung pertemuan.