APINDOKALTIM.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Ketetapan dituangkan dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, yang ditandatangani pada Juni 2025 lalu.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim, Dr. Abriantinus, SH, MA menyambut baik keluarnya Perpres 29 tahun 2025 ini. Ini berarti, sejumlah pertanyaan terkait kelanjutan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara selama ini, akhirnya terjawab.
“Tentu, kami baik sebagai ketua Apindo Kaltim maupun tokoh masyarakat, menyambut positif penetapan IKN ini. Sehingga, harapan semua masyarakat Kalimantan khususnya Kaltim terkait kejelasan IKN Nusantara, kini semakin terang benderang,” kata Abriantinus di kantornya, Selasa 23 September 2025.
Menurut Abriantinus, saat kegiatan Rakernas ke-34 APINDO yang dihelat di Bandung Jawa Barat 4-6 Agustus 2025 lalu, pertanyaan terkait kelanjutan IKN ini dia sampaikan di depan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pertanyaannya meliputi kepastikan proyek IKN dan prioritas pembangunan jaringan jalan penghubung seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan. “Kawan-kawan dari 5 provinsi di Kalimantan menanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara. Yang kedua, berkaitan dengan infrastruktur jalan konektivitas seluruh provinsi, kabupaten dan kota, harus menjadi skala prioritas,” kata Abriantinus saat itu.
“Kala itu, Menko AHY juga tegas menjawab bahwa IKN akan terus berlanjut, sesuai arahan presiden, meski prosesnya mengalami penyesuaian,” ujar Abriantinus.
Dampak positif IKN disebut Abriantinus cukup besar bagi Kalimantan dan masyarakat Kaltim pada umumnya, saat IKN terus dilanjutkan. Selain infrastruktur yang menghubungkan daerah penyangga IKN seperti Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong akan semakin bagus, seperti pembangunan akses jalan penghubung hingga jalan tol, serta berbagai fasilitas infrastruktur lainnya, diyakini akan semakin banyak terbangun. “Kami berharap, konektivitas seluruh jalan dan akses penghubung di lima provinsi di Kalimantan juga ikut dibangun secara merata dan menyeluruh,” paparnya.
“Kepindahan jutaan ASN, termasuk TNI – Polri, serta tiga Lembaga utama negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk kantor organisasi partai politik dan lainnya, jelas memerlukan tambahan akan sandang, pangan dan papan di Kaltim. Ini, tentu menjadi peluang besar bagi masyarakat Kaltim, khususnya pelaku usaha untuk segera mengantisipasi ledakan kebutuhan akan hal itu,” tuturnya.
LIBATKAN DAERAH
Meski positif, Abriantinus kembali mengingatkan, agar pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dan tokoh pemimpin di daerah dalam proses persiapan IKN sebagai ibukota politik sebelum tahun 2028. “Yang kami tahu, sampai saat ini masih banyak masalah dan persoalan hukum dengan warga setempat, baik yang lahannya masuk dalam kawasan inti IKN, maupun lahan warga yang terkena proyek infrastruktur IKN, seperti jalan tol dan lainnya, yang proses ganti ruginya belum selesai,” ujar dia.
Saat proses IKN Nusantara akan dibangun ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo, lanjut dia, para tokoh masyarakat dan pemimpin daerah sempat beberapa kali diundang presiden untuk berdialog. “Untuk Presiden Prabowo Subianto, sejauh ini memang belum ada dialog serupa dilakukan di Kaltim. Jangan sampai, IKN terus lanjut, tapi tokoh dan pemimpin daerah di Kaltim justru tidak dilibatkan. Padahal, para tokoh dan pemimpin daerah itu diperlukan untuk menjaga Kaltim dan IKN tetap kondusif hingga saat ini,” tegasnya.
Hanya saja dia juga mengingatkan bagi semua elemen masyarakat di Kalimantan khususnya Kaltim, termasuk organisasi masyarakat (ormas), tetap berjuang dan menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. “Kita boleh berjuang dan menyampaikan aspirasi, tapi jangan berlebihan dan anarkis, seperti kejadian demo di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia beberapa waktu lalu. Kita bersukur, meski di sejumlah daerah di Kalimantan juga menggelar aksi demo, namun semuanya berlangsung damai dan tertib, tanpa ada aksi anarkis,” ucap Abriantinus.
Untuk diketahui, menyusul keluarnya Perpres No 79 tahun 2025, pemerintah menargetkan sejumlah capaian pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Diantaranya, luas area terbangun mencapai 800 – 850 hektare, pembangunan gedung dan perkantoran mencapai 20 persen, hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mencapai 50 persen, sarana prasarana dasar kawasan mencapai 50 persen.
Sementara untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) juga mulai dipersiapkan. Di tahap pertama sebanyak 1.700 – 4.000 ASN akan dipindahkan ke IKN. Pemindahan ini akan diiringi penerapan sistem pemerintahan cerdas (smart government), dimana disebutkan layanan kota cerdas di IKN ditargetkan mencapai 25 persen.
Dengan langkah ini, pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mewujudkan IKN tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai ibukota politik yang modern dan berkelanjutan pada 2028 mendatang.(*)
Penulis / Editor : Rudi R. Masykur