APINDOKALTIM.COM – DPP APINDO Kaltim ikut menghadiri kegiatan “Round Table Discussion (RTD) Negara Institute featuring Akbar Faisal Uncencored”, yang berlangsung di Kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Selasa (10 Februari 2026).
Wakil Ketua DPP APINDO Kaltim, M. Reza Fadhillah F. Dja’far, SE mengungkapkan, kegiatan RTD dihelat untuk mengkaji dan melihat cara pandang baru dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, yang salah satunya melahirkan keputusan politik Bernama Danatara. Yakni, sebuah identitas baru ekosistem BUMN, dimana Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya.
“Tujuan kegiatan bertujuan, agar publik lebih mengenal, menggali dan memahami secara menyeluruh visi besar Danantara. Jadi, diskusi tidak semata jadi ajang sosialisasi, tapi juga forum pembentukan legitimasi public bagi seluruh entitas strategis negara di masa depan,” kata Reza mengutip pernyataan Akbar Faisal dari Negara Institute.
Acara ini juga dihadiri Gubenur Kaltim H. Rudy Mas’ud dan Rektor Unmul, penyidik KPK Irma Hutabarat, Anggota DPR RI Komisi VI Rieke Dyah Pitaloka, Dirjen Kemenkeu dan undangan lainnya termasuk dari sivitas Unmul Samarinda.
Selam ini, BUMN cenderung dipandang jadi “sapi perah” dari berbagai pihak. Lalu, muncul Badan Pengelola Investasi Daya Agnata Nusantara (Danantara). Yang menjadi superholding BUMN. “Pertanyaannya apakah itu jadi solusi ideal untuk BUMN? Di Singapura kita mengenal Tamasek, Malaysia ada Khasanah. Namun kondisinya berbeda, karena mereka tidak berada di bawah presiden secara langsung, dengan sistem yang berbeda. Bahkan di Singapura, murni private mengikuti undang-undang private,” ucap Reza.
Karena itu, skema pengawasan juga harus jelas, dimana KPK bisa ikut masuk mengawasi. Befgitu juga Rieke Dyah Pitaloka mengungkapkan, ada tujuh konsep pengembangan industri yang sudah dirancang Soemitro Hadikusumo (begawan ekonomi) pada tahun 1961, yang sudah terukur dan jelas. Hanya saja, era Orde Baru, skema atau tahapan itu tidak dilanjutkan hingga saat ini.(*)
Penulis / Editor : Rudi R. Masykur