APINDOKALTIM.COM – DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja dan Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) APINDO Kaltim 2026 dengan mengusung tema “Membangun Resiliensi Dunia Usaha dan Harmonisasi Hubungan Industrial Kaltim.”
Rakerkonprov yang berlangsung, Jumat (2/10/2026) di Platinum Hotel Balikpapan dibuka oleh Aji Syahdu G Citra, yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari delapan DPKab/DPKot APINDO se-Kalimantan Timur.
Ketua DPP APINDO Kaltim Abriantinus mengatakan, tema Rakerkonprov tahun ini menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi dunia usaha sekaligus kebutuhan memperkuat kolaborasi antara pengusaha, pemerintah dan pekerja.
Menurut dia, resiliensi dunia usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga bagaimana membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
“Rakerkonprov ini menjadi momentum untuk memperkuat organisasi sekaligus menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dunia usaha di Kalimantan Timur,” ujar Abriantinus.
Ia menekankan, APINDO harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong iklim usaha yang kondusif, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas.
Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Bersinergi
Mewakili Gubernur Kaltim, Aji Syahdu G Citra mengatakan ketahanan dunia usaha tidak dapat dibangun oleh pengusaha secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja dan buruh, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
“Ketahanan dunia usaha tidak dapat dibangun hanya oleh pengusaha sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, buruh, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta seluruh lembaga kepentingan ketenagakerjaan,” kata Aji Syahdu.
Ia mengatakan, hubungan industrial yang harmonis bukan sekadar upaya mencegah terjadinya perselisihan. Lebih dari itu, hubungan industrial harus menciptakan ruang dialog, kepastian, produktivitas pekerja, serta keberlanjutan usaha.
Pemerintah, lanjutnya, memiliki kepentingan yang sama dengan dunia usaha untuk memastikan kegiatan ekonomi terus tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tersedia, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
IKN Jadi Peluang Sekaligus Tantangan
Aji Syahdu menyebut Kalimantan Timur saat ini berada dalam momentum perubahan besar seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kondisi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan baru bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Kaltim.
Pertumbuhan ekonomi dan investasi, kata dia, harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Salah satu yang perlu diperkuat adalah link and match antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja.
“Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja harus semakin responsif terhadap kebutuhan industri. Pendidikan dan pelatihan harus semakin dekat dengan dunia usaha,” ujarnya.
Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang diperlukan industri.
Dalam konteks tersebut, Aji Syahdu menilai APINDO memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dunia usaha sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan.
Ekonomi Kaltim Tumbuh, Tantangan Ketenagakerjaan Masih Besar
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Muliawan Margadana mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Fragmentasi global, dinamika geopolitik, biaya produksi, logistik, energi, regulasi hingga daya beli menjadi sejumlah faktor yang harus diperhatikan dunia usaha.
“Dunia usaha tidak boleh hanya menjadi penonton. Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi dan turut menjaga agar perekonomian tetap tumbuh dan menciptakan kesempatan kerja,” kata Muliawan.
Ia menyebut posisi Kalimantan Timur semakin strategis dalam perekonomian nasional.
Pada Triwulan II 2026, ekonomi Kaltim tumbuh 3,35 persen secara year-on-year dan memberikan kontribusi 46,70 persen terhadap pembentukan nilai tambah regional Pulau Kalimantan.
Dari sisi produksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi sebesar 6,72 persen.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya besar, mesin ekonomi Kalimantan Timur masih bergerak,” ujarnya.
Namun, pertumbuhan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan.
Muliawan menyebut pada Mei 2026 jumlah pengangguran di Kalimantan Timur tercatat sekitar 101 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,24 persen.
Pada periode yang sama, pekerja sektor informal mencapai sekitar 893 ribu orang atau 44,39 persen dari total penduduk yang bekerja.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari indikator makro.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih produktif, usaha yang lebih kuat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Delapan Agenda APINDO Kaltim
Muliawan mengatakan Rakerkonprov bukan hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum untuk menyamakan arah mengenai kebutuhan dunia usaha Kaltim dan langkah APINDO dalam menjawab tantangan tersebut.
Ada sejumlah agenda yang perlu dikawal bersama.
- Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, produktif dan berkelanjutan.
- Kedua, mengawal isu ketenagakerjaan, termasuk pengupahan, hubungan industrial dan produktivitas.
- Ketiga, mengadvokasi deregulasi, penurunan biaya berusaha dan kemudahan berusaha.
- Keempat, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan Kalimantan Timur agar semakin kompetitif di tingkat nasional dan global.
- Kelima, memperkuat solidaritas dan pertumbuhan keanggotaan APINDO Kaltim.
- Keenam, memperluas kepengurusan dan keanggotaan hingga kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Timur.
- Ketujuh, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi mitra strategis dalam perumusan kebijakan.
- Kedelapan, mengawal implementasi agenda strategis hasil Rakerkonas APINDO, mulai dari Task Force Debottlenecking, APINDO UMKM Merdeka, APINDO Investment Unit, Joint Task Force IEU-CEPA, Roadmap Perekonomian APINDO, Gerakan Pengusaha Mengajar, GAS KIPAS Stunting, APINDO Training Centre, hingga advokasi berbasis data.
- “Agenda nasional baru akan berarti ketika manfaatnya terasa di lapangan,” tegas Muliawan.
APINDO Didorong Jadi Organisasi Berbasis Pengetahuan
Muliawan juga menekankan pentingnya menjadikan APINDO sebagai knowledge-driven organization atau organisasi yang berbasis pengetahuan.
Karena itu, data dari daerah dinilai sangat penting untuk memperkuat advokasi dunia usaha.
Berbagai persoalan seperti hambatan perizinan, tingginya biaya berusaha, ketenagakerjaan, iklim investasi hingga dinamika produksi sektor usaha harus dikumpulkan dan menjadi bahan advokasi ke tingkat nasional.
“Inilah yang menjadi salah satu dasar dari Kanal dan Task Force Debottlenecking APINDO. Dengan begitu, suara dunia usaha Kalimantan Timur tidak berhenti di forum ini. Ia menjadi data. Data menjadi rekomendasi. Dan rekomendasi harus kita dorong menjadi kebijakan,” jelasnya.
Ia berharap Rakerkonprov APINDO Kaltim 2026 menghasilkan rumusan yang dapat diterjemahkan menjadi program konkret dan menjawab kebutuhan dunia usaha di daerah.
Muliawan juga mengutip semboyan Kalimantan Timur, “Ruhui Rahayu”, sebagai pesan penting mengenai pembangunan yang harus dilakukan dalam harmoni dan kebersamaan.
“Pemerintah menghadirkan kepastian dan ekosistem. Dunia usaha menciptakan investasi, produktivitas dan lapangan kerja. Pekerja membawa keterampilan, tenaga dan inovasi. Ketiganya harus berjalan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)