APINDOKALTIM.COM – Ketua Bidang Organisasi DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APIND0), Anthony Hilman mengatakan, Apindo Kaltim wajib jadi garda terdepan dalam transformasi regional ekonomi di Indonesia, utamanya di Kalimantan dan Kaltim.
“Kaltim punya banyak keunggulan komparatif dibandingkan daerah lain. Ini yang menjadi dasar dibangunnya kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kaltim. Karenanya, peran swasta yang dikawal Apindo, harus jadi motor perubahan ekonomi secara regional dan nasional,” kata Anthony saat membuka kegiatan
Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) Asosasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim, di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu 26 Juli 2025.
Ia menilai, saat ini Kaltim ada di persimpangan sejarah, sejak ditetapkannya lokasi IKN di provinsi ini. Pergeseran ekonomo dari barat ke timur, dari Jawa ke Kalimantan utamanya Kaltim, mesti dijawab oleh para pengusaha anggota Apindo Kaltim.
Hanya saja, kata dia, gerakan mempelopori regional ekonomi transpormasi itu, perlu tiga syarat. Pertama, hilirasi sumber daya alam (SDA) lokal Kaltim hingga tata kelola ekspor ke luar negeri, yang memerlukan value kreatif, dimana ekspor perlu terintegrasi dengan pasar regional dan pasar global. Kedua, Growth mode untuk mendorong pelaku usaha kecil menengah (UMKM) naik kelas, yang memberi ruang lebih besar bagi pelaku UMKM di Kaltim berkembang maju. Termasuk dalam hal pengembangan platform digital dan pembukaan skema pembiayaan dan perizinan yang lebih menarik bagi UMKM. Ketiga, kawasan industri (KI) yang ada di Kaltim, seperti Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan, KI Malooy di Kutai Timur dan lainnya, tidak lagi dikelola dengan cara lama atau konvensional.
“Kawasan industri perlu dibenahi dengan pola smart industrial park yang lebih modern. Sebab, investasi tidak akan datang hanya dengan ketersediaan lahan, tapi juga tawaran integrasi ekosistem yang sejalan dengan kebijakan investasi ekonomi hijau berbasis hilirisasi,” ujarnya.
Dia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kaltim yang mencapai 6,3 persen atau kedua secara nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006. Namun begitu, tingkat pengangguran di Kaltim juga masih tinggi, 5,85 persen atau 163 ribu orang, dengan tingkat kemiskian mencapai 6,25 persen dari jumlah penduduk.
Terkait Rakerkonprov, dia juga memuji kepengurusan DPP Apindo Kaltim yang terpilih sejak 28 November tahun 2024 lalu, tapi saat ini sudah padat dengan berbagai program positif. “Bagi kami di kepengurusan DPN, Kaltim memang selalu menjadi pelopor dalam berbagai hal. Ini yang membuat Apindo Kaltim selalu disegani oleh kawan-kawan Apindo lainnya di Indonesia,” ujarnya.(*)
Penulis / Editor : Rudi R. Masykur