APINDOKALTIM.COM – Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakorkonprov) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu 26 Juli 2025, menjadi ajang “curhat” dan penyampaian aspirasi dari pengurus DPKot dan DPKab APINDO se-Kaltim, tidak terkecuali dengan Ketua DPP APINDO Kaltim, Dr. Abriantinus, SH, MA.
Rakerkonprov dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, SH, MSi ini, yang mewakili Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, SE, ME.
Saat pembukaan dengan prosesi pemukulan gong sebanyak lima kali, Rozani didampingi Ketua DPP APINDO Kaltim, Dr. Abriantinus, SH, MA, Sekretaris DPP APINDO Kaltim, H. Soegianto, SE.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Kaltim, M. Slamet Brotosiswoyo, Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Antoni Hilman, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang diwakili Kolonel Inf Ketut Arta selaku Pamen Ahli Bidang Ekonomi Sahli Pangdam VI Mulawarman, Wakil Ketua Panitia Joko Purwanto dan tokoh Masyarakat – mantan Wali Kota Balikpapan, HM. Rizal Effendi, SE.
Menurut Dr. Abriantinus, SH, MA, Rakerkonprov merupakan kegiatan pertama organisasi Apindo Kaltim, seusai kepengursan baru masa bakti 2024 – 2029 dilantik dan dikukuhkan di Hotel Balikpapan, 28 November 2024.
Karenanya dia menilai, rakerkonprov menjadi sangat penting, di tengah isu global yang ditandai dengan melambatkan sektor perekonomian dunia, yang dampaknya mulai teras di Indonesia, termasuk di Kaltim.
Peperangan di kawasan timur tengah, Ukraina – Rusia dan terbaru negara tetangga Thailand – Kamboja, disebut Abriantinus dapat berdampaik pada ekonomi global, nasional hingga regional, termasuk di Kaltim.
Dunia usaha di Kaltim sudah mulai merasakannya. Contoh nyata, adalah kawan-kawan pengusaha hotel dan restoran di PHRI. Tingkat hunian hotel atau okupansi rate maksimal hanya sampai 30 persen. Sementara di sektor Perkebunan sawit, juga makin memprihatinkan, dengan adanya penertiban dan penyitaan lahan sawit di berbagai daerah.
Ini, belum termasuk konflik antara masyarakat lokal dan Perusahaan di berbagai tempat, yang bermasalah hingga puluhan tahun.
“Dunia usaha termasuk di Kaltim jelas dalam posisi galau dan prihatin saat ini. Ini, belum kebijakan pemerintah, misalnya di Kementerian Ketenagakerjaan yang dimotori Wamennaker, yang cenderung “pukul rata” dan merugikan pengusaha.
Karena itu, Abriantinus berharap pemerintah mestinya segera turun tangan dan hadir untuk mengatasi kegalauan pengusaha.
“Langkah kolaborasi dan sinergi, juga wajib ditingkatkan, antara pemerintah, Apindo dan serikat pekerja – serikat buruh. Sehingga, apapun masalah yang timbul, idealnya tetap ada Solusi terbaik, tanpa merugikan pengusaha dan pekerja,” ujar dia.
Menurut Abriantinus, antara pengusaha dan pekerja itu ibarat dua sisi koin mata uang atau ibarat pasangan suami – isteri. “Tentu, harmonisasi keduanya akan memberikan nilai plus, begitu juga sebaliknya,” kata dia.
Rakerkonprov Apindo Kaltim mengusung tema “Kaltim Sukses, Pengusaha Tangguh, Tenaga Kerja Sejahtera”, dengan sub tema “Koloborasi Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Reformasi Ekonomi Daerah Menjawab Tantangan Global”.
Abriantinus menilai, isu global yang ditandai ancaman krisis dan pelambatan ekonomi dunia, dampaknya mulai dirasakan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur.
Karenanya, sejalan dengan kebijakan DPN Apindo di Jakarta, pihaknya disebut Abriantinus juga makin intens bergerak aktif, bertemu dengan semua kalangan terkait, guna mengantasipasi dampak pelambatan dan penurunan ekonomi global ini.
Salah satunya, lewat ajang rakerkonprov ini, yang dia sebut jadi momentum ideal bagi pelaku usaha dan Apindo—menyampaikan aspirasi dan solusi terbaik pemerintah dan mitra Apindo dari kalangan serikat buruh – serikat pekerja.
“Pengurus Apindo Kaltim itu baru atau belum setahun berjalan. Begitu juga Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, juga baru terpilih dan dilantik. Sehingga, sinergi Apindo Kaltim dengan Pemprov Kaltim, wajib kami lakukan. Begitu pula dengan organisasi serikat buruh atau pekerja. Karena Apindo baik nasional maupun di Kaltim, barada dalam kelembagaan tripartie dan dewan pengupahan nasional, provinsi dan kabupaten – kota,” tuturnya.
Sementara sejumlah Ketua DP Kota dan DP Kabupaten Apindo di 9 kabupaten-kota se-Kaltim yang hadir, Sebagian besar menyuarakan perlunya kebijakan pemerintah daerah, untuk mewajibakan perusahan yang beroperasi atau berinvestas di kabupaten – kota, untuk bergabung menjadi anggota Apindo.
“Kami di daerah juga perlu dilibatkan oleh pengurus DPP Apindo Kaltim, utamanya tiap kali membahas berbagai program dan kebijakan Apindo dan pemerintah, termasuk di sektor ketenagakerjaan,” kata Salehudin dari DP Kab Apindo PPU.(*)
Penulis / Editor : Rudi R. Masykur