APINDOKALTIM.COM – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai terurai pada Senin, 13 Maret 2023. Hasil pantauan di sejumlah SPBU, truk-truk yang mengantre mulai sedikit karena sebagian besar telah memperoleh solar.
Dstribusi solar dari di beberapa SPBU terlihat lebih baik. Dari pengakuan para supir yang mengantri mengatakan meski tetap antre, tetapi waktu agak lebih cepat dan lancar. Hal ini dikarenakan waktu jeda pengisian tangki besar di SPBU ketika habis lebih cepat sehingga mengurangi panjang antrian karena menunggu proses pengisiian di tangki penampungan SPBU.
Kelangkaan solar non industri atau solar subsidi memang menjadi masalah yang serius di Kalimantan Timur. Para supir mengatakan kalau mereka harus menyisihkan waktu yang cukup panjang untuk sekedar antri solar, waktu yang seharusnya dipakai untuk istirahat akhirnya dipakai untuk antri solar.
Khususnya para supir dengan trayek luar kota mereka harus memastikan memiliki solar yang cukup untuk kembali dikarenakan akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan solar di luar kota.
Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo mengapresiasi gerak cepat Pertamina dalam mengatasi antrean panjang. Namun ia berharap hal itu bisa dipertahankan. “Dunia usaha perlu solusi permanen, sehingga ke depan persoalan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Area Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra, sebagaimana dilansir Kaltim Pos Senin (13/3), mengatakan, pada dasarnya kuota BBM subsidi seperti solar ditentukan oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) di Jakarta.
“Dari keputusan BPH tersebut, Pertamina sebagai operator diminta menyalurkan sesuai kuota dan tidak memiliki wewenang menambah atau mengurangi. Bila ada usulan penambahan kuota bisa disampaikan ke BPH migas tersebut,” kata Arya.
“Kalau bahasa kami sih bukan kelangkaan, ya. Karena sebenarnya stok seluruh BBM di depot kami aman dan banyak. Kalau mereka mencarinya yang nonsubsidi, seperti Dexlite dan Pertamina Dex pasti ada, tapi kalau solar subsidi dipastikan jika tembus kuota maka kami dilarang menambah tanpa persetujuan BPH migas,” tambahnya.
Ia mengatakan, sedang mencari surat dari BPH migas ke Pemda Kaltim, karena biasanya BPH migas menyurati seluruh pemda terkait jumlah kuota, dan dari jumlah kuota tersebut memungkinkan Apindo bisa koordinasi lagi dengan pemerintah dan Pertamina setempat.