Pemerintah daerah harus mengubah pola pembangunan jika ingin mempercepat investasi di Kalimantan Timur. Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Apindo Kaltim, Abriantinus, menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/6/2020).
Menurut Abriantinus, pola yang harus diubah ialah membangun daerah yang sudah ramai atau padat penduduk. “Jangan menunggu ramai, padat penduduk baru membuat jalan. Kalau seperti itu, selain biaya yang tinggi, cenderung meningkatkan risiko sosial,” katanya.
Karena itu, pola yang tepat ialah membangun infrastuktur jalan jauh sebelum daerah berkembang. Selain lebih murah dan meminimalisir dampak sosial, juga dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi pinggiran. Strategi ini perlu diterapkan dengan tujuan jangka menengah dan panjang meningkatkan investasi.
Menurut Abriantinus, peningkatan infrastruktur menjadi pilihan paling utama jika pemerintah mau menarik investor. “Kalimantan Timur ini kan berbeda dengan daerah di Jawa. Kalau di sana, pertama akses transportasi sangat mudah dan hampir dikatakan tidak ada hambatan. Sampai ke desa-desa, terjangkau. Kaltim harus menuju kesana,” ujarnya.
Kondisi topografi kalimantan timur, selain transportasi, juga medan sangat berat. Karena itu persoalan akses harus dituntaskan. Karena itulah pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan masalah transportasi, baik udara, darat maupun sungai.
Karean itu, Abriantinus mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang membangun infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun tol laut. Sehingga akhirnya mempercepat proses investasi itu. “Termasuk penekanan selain transportasi, komunikasi sangat penting. Karena era digital ini bisnis membutuhkan jaringan internet.”