Satu Pemikiran, APINDO Kaltim dan Unmul Kerja Sama Kembangkan SDM di IKN

Tenaga Ahli Tim Transisi Otorita IKN, Prof Masjaya berdiskusi dengan Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, bersama dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Prof. Bohari Yusuf dan Bendahara APINDO Kaltim, Herjhon Song Hadinata. 

APINDOKALTIM.COM – Tenaga Ahli Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN) Prof. Masjaya M.Si menyebut pentingnya kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Timur dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di daerah guna menyongsong pembangunan IKN.

Pernyataan pria yang menjabat sebagai Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu terungkap dalam pertemuan dengan Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosisowoy di Balikpapan, Rabu (13/7/2022) malam. Menurut Masjaya, APINDO dan Unmul perlu terlibat langsung dalam percepatan pembangunan IKN.

“Karena itu perlu kolaborasi supaya elemen besar ini bisa mengambil peran penting untuk melibatkan masyarakat dalam percepatan pembangunan IKN,” kata Masjaya.

Menurutnya, sejak awal APINDO dan Unmul sudah memiliki MoU peningkatan SDM, sehingga tinggal menuangkan aktivitas tersebut dalam perjanjian kerja sama secara teknis.

Salah satunya berkaitan dengan pendampingan peningkatan kualitas angkatan kerja masyarakat Kaltim untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sehingga bisa ikut beraktivitas dalam pembangunan IKN.

“Unmul saat ini sudah melakukan pendampingan pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sepaku. Namun ternyata yang daftar dan terlibat masih sedikit. Hanya sekitar 400 orang, sementara kebutuhan banyak sekali,” ujarnya.

Ia menyayangkan jika pembangunan nanti diisi pekerja dari luar, apalagi waktunya sangat mendesak.

“Kita sejalan dengan ketua APINDO, yang ternyata sudah lama memikirkan juga. Ini gayung bersambut, sehingga akan ditindakanjuti. Saya kira semua asosisasi harus punya pikiran yang sama, tidak semata-mata memikirkan proyek, tetapi juga mengangkat derajat masyarakat,” jelasnya.

Dengan kolaborasi, diharapkan masyarakat Kalimantan Timur bisa menjadi pemain utama, bukan menjadi penonton.

Prof Masjaya juga mendiskusikan hal-hal yang menjadi penghambat dengan APINDO Kaltim, yang akan disampaikan ke Badan Otorita supaya mendapat perlakuan khusus.

“Soal bagaimana pendirian Lembaga Sertifikais Profesi (LSP) di Kaltim yang terhambat, kita akan minta supaya ada afirmasi atau perlakuan khusus demi masyarakat kaltim, tentunya tidak asal afirmasi,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan seadaninya untuk memenuhi SDM, harus mengirimkan pemagangan di Pulau Jawa yang tentunya perlu biaya tinggi.

“Afirmasi itu diperluan supaya aktivitas itu (sertifikasi dan pemagangan) dilakukan di Kaltim, karena di sini ada banyak lembaga yang mampu, Unmul bisa, Poltek juga ada, perusahaan banyak, APINDO juga bisa. Ini perlu disidkusikan (dengan Otorita),” jelasnya.

Sementara Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menegaskan kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi demi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.

“Tim Transisi IKN dan APINDO bisa berperan dalam menyiapkan SDM dan lainnya untuk kepentingan IKN,” ujar Slamet.

Sementara Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Prof. Bohari Yusuf menjelaskan, Unmul sudah terlibat
langsung dalam IKN mulai penyusunan UU hingga Peraturan Pemerintah.

“Pak Rektor juga masuk Badan Otorita, Unmul juga masuk dalam setiap segmen. Contohnya pemberdayaan masyarakat dan sosial. juga kehutanan mangrove. Dengan Badan Pertanahan kita juga bekerja sama terkait permasalahan lahan,” jelas Bohari.

Dengan begitu banyak keterlibatannya, Unmul, sambung Bohari, tentu tidak bisa bekerja sendirian. “Harus bersama yang lain, terutama APINDO,” imbuhnya.

Unmul selama ini juga menjadi mediator dan fasilitator bersama Otorita dan Bappenas.

“Tentu akan menjadi perhatian kita, apalagi dengan kapasitasnya bisa menyuarakan dan membantu kepentingan daerah,” jawab Bohari terkait adanya aturan yang ‘mendiskriminasi’ pengusaha lokal dalam persyaratan tender IKN.

Bohari sepakat perlunya afirmasi bagi komponen masyarakat daerah agar bisa terlibat langsung dalam menyiapkan pembangunan ibu kota negara baru.