Pengurus DPP APINDO Kaltim menggelar Rapat Pleno membahas keikutsertaan pada Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO pada 14-15 Juni 2023 di Jakarta.
APINDOKALTIM.COM – Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur (DPP APINDO KALTIM) menggelar rapat pleno persiapan peserta Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO tahun 2023. Munas DPN APINDO akan digelar di Jakarta tanggal 14-15 Juni 2023.
Rapat Pleno yang berlangsung di Sekretariat APINDO Jalan Asnawie Arbain Balikpapan pada Jumat (19/5/2023) dihadiri 20 pengurus DPP APINDO Kaltim.
Rapat Pleno dibuka oleh Sekretaris APINDO, H. Soegianto yang menjelaskan agenda kegiatan tersebut. Pimpinan rapat selanjutnya diserahkan kepada Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosisowo.
Dalam rapat tersebut, Slamet menjelaskan rencana Munas APINDO yang akan digelar bulan Juni 2023. “Berdasarkan Surat DPN APINDO Nomer: 187/DPN/1.1/2D/V/23 tanggal 16 Mei 2023, perihal undangan Munas XI APINDO, DPP APINDO akan mengirimkan dua perwakilan menghadiri undangan sebagai peserta penuh dan 10 perwakilan peserta peninjau,” kata Slamet Brotosiswoyo.
Oleh karena itu, APINDO Kaltim menggelar rapat pleno untuk memutuskan siapa saja yang akan dikirim sebagai peserta penuh dan peserta peninjau.
“Saya serahkan kepada peserta rapat untuk mengusulkan nama-nama yang disepakati menjadi peserta penuh dan peninjau,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, anggota memutuskan Ketua dan Sekretaris APINDO Kaltim sebagai peserta penuh yang mewakili ke Munas. Sementara untuk peserta peninjau diberikan kesempatan kepada anggota yang bersedia.
Menurut Ketua Slamet Brotosiswoyo, Munas yang akan digelar DPN APINDO untuk memilih kepengurusan baru, sehubungan dengan berakhirnya masa pengurus DPN APINDO masa bakti 2018-2023.
Di samping itu, Slamet juga menginformasikan bahwa keanggotaan APINDO saat ini sudah berlaku sistem online dengan apindo nasional.
“Sehingga seluruh anggota APINDO terdokumentasi secara nasional,” ujarnya. Saat ini, proses pendataan keanggotaan secara online sedang berjalan.
Isu keanggotaan menjadi pembahasan panjang dalam rapat pleno tersebut, terutama berkaitan dengan keanggotaan perusahaan yang merupakan kantor cabang, serta keberadaan surat edaran Gubernur Kaltim tentang kewajiban keanggotaan APINDO dalam pengurusan Peraturan Perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama atau PP dan PKB.
“Persoalan terkait prosedur keanggotaan akan menjadi isu yang akan kami bawa dalam Munas bulan depan,” kata Slamet.
Berdasarkan catatan APINDO Kaltim, ada 300 lebih perusahaan baru yang mengajukan PP dan PKB, tetapi oleh Disnakertrans Kaltim hanya diminta membuat surat pernyataan keanggotaan APINDO.
Wakil Ketua Umum APINDO Kaltim, Abriantinus mengatakan maju mundurnya organisasi bergantung kepada para pengurus. Oleh karena itu, berkaitan dengan Munas yang akan dilaksanakan, selain memilih ketua dan pengurus juga momentum organisasi melakukan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga.
“Salah satunya perlunya memperjuangkan proporsi iuran keanggotaan. Harus adil agar organisasi maju, dan berkembang,” kata Abriantinus.
Sejumlah anggota lainnya juga memberikan masukan terkait prosedur keanggotaan, hingga proporsi iuran anggota antara DPK, DPP dan DPN.
Selain membahas munas, rapat pleno juga memutuskan pelaksanaan Rakerprov 2023, serta informasi berakhirnya masa tugas pengurus DPP APINDO Kaltim pada Juli tahun depan. (*)