Maket Jembatan Tol Balikpapan-PPU
APINDOKALTIM.COM – Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara. Untuk mewujudkan rencana itu, konsorsium yang dibentuk bisa melibatkan PT Pertamina (Persero).
Keinginan itu disampaikan mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI. Tokoh sepuh Kaltim itu sudah bertemu dengan Menteri PUPR sampai Presiden. “Bukan hal yang sulit kalau kita bekerja sama,” katanya.
Seperti upayanya membujuk Pertamina supaya ikut dalam proyek itu. Keberadaan aset perusahaan di lokasi yang berdekatan dengan jembatan tol, menjadi alasan.
Anggota Komisi VII itu mengaku sudah berjumpa dengan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. “Dirut bilang kalau itu (kerja sama) dimungkinkan,” katanya dalam pertemuan reses yang diikuti Anggota Komisi VII lainnya, Rudy Mas’ud.
Di depan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dan Manager Procurement PT Kilang Pertamina Balikpapan, Widodo Tri Rahardjo, ia menyebut kerja sama itu bisa terjadi mengingat Pertamina bakal sulit menyerahkan aset untuk mendukung pembangunan jembatan tol. “Karena nggak mungkin digusur, kita ajak aja sekalian,” imbuh dia, seperti dilansir diswaykaltim.com.
Pelibatan Pertamina dalam proyek jembatan tol mengatasi dua persoalan sekaligus. Pertama, sebagai solusi perusahaan mencari alternatif pengganti jalan minyak yang pasti ditutup. Serta menutupi biaya pembangunan dengan ikut serta dalam konsorsium.
Ia menggagas jembatan tol tidak sampai ke darat, tetapi langsung terhubung dengan Coastal Road. “Jalan minyaknya bisa dipakai proyek RDMP, Pertamina ikut saja konsorsium membangun jembatan tol,” ujarnya.
Atas rencana itu, ia akan mempermukan Waskita Karya dengan Dirut Pertamina, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.
Penggabungan Coastal Road dan jembatan tol untuk menghindari reklamasi. Karena sampai saat ini peraturan tentang reklamasi belum dimiliki.
Sementara pembangunan jembatan tol tidak menggunakan tiang, kecuali dua buah pylon. “Seperti di Korea yang membangun ratusan kilometer dengan jalan costal road seperti itu. Jadi RDMP tak usah bangun jalan baru.”
Pembiayaan pembangunan jembatan ini telah disepakati. Yakni dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 20 persen, Pemerintah Kabupaten PPU 10 persen, Pemerintah Kota Balikpapan 5 persen, dan sisanya PT Waskita Karya sebesar 65 persen. Tetapi jika dana APBD tidak memungkinkan, maka daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor lain. “Waskita precast sudah siap, dan sepakat dilanjutkan lagi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Widodo Tri Rahardjo, Manager Procurement PT Kilang Pertamina Balikpapan, mengakui proyek jembatan tol yang direncanakan, sebagian mendekati aset pertamina. “Akan saya sampaikan, nanti Direktur yang akan berkordinasi. Mudahan dapat diinformasikan segera perkembangannya,” kata Widodo.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Waskita Karya, Arif Triwibowo mengatakan pada 31 Januari, BPJT sudah menenderkan proyek. Namun kemudian ada wacana pemindahan ibu kota negara baru dan ada Satgas IKN. “Saat ini masih terkendala ketinggian jembatan yang tidak disetujui KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan),” kata Arif.
Dalam beberapa pertemuan, KSOP menghendaki ketinggian jembatan antara 65 meter sampai 70 meter berdasarkan tinjauan teknis. Namun Satgas IKN telah mengeluarkan surat persetujuan tertanggal 26 Mei 2020 untuk bisa dilanjutkan. “Karean itu kami bertahan di ketinggian 50 meter,”
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengusulkan Pertamina, menunjuk koordinator lantaran banyaknya bagian yang menyulitkan komunikasi. “Sekarang tidak ada kordinator, ada Pertamina Pemasaran, Aset, RU V, Kilang, banyak sekali. Secara organsiasi perlu diatur kembali supaya korordinator lebih mudah,” ujarnya.
Rizal Effendi membenarkan soal persetujuan KSOP yang masih menjadi ganjalan. Ketika mendampingi Menteri PUPR dan Presiden, soal ketinggian akan dievaluasi karena masih ada keberatan dari masyarakat pelayaran.
Sementara jika ditinggikan, dapat mengganggu penerbangan. “Sehingga tidak ketemu. Sampai kemudian disinggung lokasinya dimundurkan ke arah hulu sungai,” kata Rizal.
Soal kemungkinan menyambung Coastal Road dengan jembatan tol, wali kota menyatakan ketertarikannya. “Karena ada pelabuhan Pertamina dan aset lainnya, dulu Coastal Road dirancang hanya sampai Lapangan Merdeka,” jelasnya.
Awang Faroek menyoroti secara khusus soal persetujuan KSOP. Ia menjelaskan jembatan tol sudah disetujui cukup 50 meter dalam rapat terbatas dengan Presiden dan Menteri PUPR. Karena itu, ia meminta KSOP tidak lagi ngotot menambah ketinggian.
“kapal sebesar apapun bisa lewat dengan ketinggian 50 meter. Kita juga revisi pylon dari empat menjadi dua saja,” jelas Awang lagi. Konsorsium juga akan menggunakan arsitek dari Singapura. Ia berharap Kaltim segera memiliki jembatan tol seperti Denpasar.
Ia meminta KSOP tunduk dengan keputusan gubernur. “Tulis besar-besar jembatan tol hanya 50 meter. Saya ke Istanbul, Rotterdam, Hamburg tidak ada yang lebih. Akal-akalan saja. Persaingan bisnis, saya sudah tahu,” kata Awang lagi.
Jembatan tol menurut Awang Faroek akan memperkuat posisi IKN dengan daerah penyangga, maupun Kalimantan secara umum. Ia bilang, banyak yang berharap jembatan ini seger direalisasikan. (*)