APINDO Kaltim berencana mempererat kerjasama dengan berbagai instansi untuk menumbuhkan perekonomian pasca pandemi dan pembangunan ibu kota negara baru.
APINDOKALTIM.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi untuk merespon berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi APINDO Kaltim yang berlangsung Jumat (22/10) di Sekretariat APINDO Kaltim.
Pertemuan ini dihadiri Ketua, Slamet Brotosiswoyo, Bendahara , Herjhon Song Hadinata, dan Koordinator Bidang Hukum, Wawan Sanjaya, dan Bidang Sertifikasi, Ade Mahardika.
Menurut Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, para pelaku usaha mempersiapkan diri dengan berbagai kebijakan pemerintah baik secara lokal maupun nasional. Misalnya terkait pembangunan ibu kota negara baru di wilayah Kalimantan Timur.
“Pembangunan IKN tentunya harus bisa ditangkap oleh pengusaha Kaltim sebagai peluang yang harus diambil. Nammun tentunya peluang itu tidak mudah karena pengusaha lokal akan bersaing dengan berbagai pengusaha nasional,” ujarnya.
Selain soal kapasitas atau kemampuan pengusaha, hal ini berkaitan juga dengan regulasi. Misalnya saja, dalam pembangunan infrastruktur, perusahaan yang akan menggarap proyek harus memenuhi syarat sebagaiman ditetapkan dalam undang-undang dan peratiran di bawahnya.
Salah satunya soal kewajiban sertifikasi bagi pekerja. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2020 pasal 151, bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi, bisa dikenakan sanksi. Mulai dari teguran tertulis, sampai denda. “Melihat persoalan ini, kami akan bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi,” ujarnya.
Pekan ini, APINDO Kaltim akan menggelar pertemuan dengan Polda Kaltim untuk memperoleh masukan sekaligus sharing terkait hambatan yang dijumpai pengusaha dalam menjalankan bisnis. Diakui SBS, beberapa pesoalan masih dihadapi para pengusaha, dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi oleh pemerintah.