Pengurus DPP APINDO Kaltim dan DPK se Kaltim dalam Rakerkonprov Tahun 2022 di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu, 16 November 2022.
APINDOKALTIM.COM – Para peserta Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP APINDO Kalimantan Timur menerima laporan pertanggungjawaban Ketua DPP APINDO Kaltim periode 2019-2024, Slamet Brotosiswoyo.
Laporan pertanggungjawaban program kerja DPP APINDO Kaltim merupakan agenda utama Rakerkonprov yang berlangsung Rabu, 16 November 2022 di Hotel Platinum Balikpapan.
Sidang laporan pertanggungjawaban dipimpin oleh satu wakil DPP APINDO Kaltim, yaitu Wawan Sanjaya dan dua wakil dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) APINDO. Yaitu Ketua DPK Kutai Timur, Suryadi, dan Ketua DPK Balikpapan, Seven John.
Berikut adalah rangkuman tanggapan dari para Ketua DPK
DPK Kutai Kartanegara:
Kami sangat menerima laporan pertanggungjawaban DPP APINDO Kaltim, sekaligus mengapresiasi program kerja yang telah dilakukan. Kami menyamaikan terima kasih saat pandemi dibantu dengan pengadaan vaksin sebanyak 1700 dosis.
Vaksin tersebut telah kami distribusikan dan telah kami laporkan pada ketua. Ini sangat berarti karena APINDO turut berperan dalam mengatasi pandemi.
Masukan, kami, perlu dilakukan rapat atau pertemuan tidak resmi entah satu tahun sekali, untuk bersilaturahmi. Karena banyak sekali pengaduan yang kami terima di daerah, menyangkut hubungan industrial yang terjadi.
Belum lama ini kami menerima pengaduan adanya pengaduan dari pekerja perkebunan sawit yang tidak menerapkan upah minimum. Apalagi saat kami tanya mereka juga tidak menerima bantuan subsidi upah, karena ternyata BPJS juga tidak didaftarkan.
Ketua DPK Bontang:
Bontang tidak perlu pikir-pikir, kami menerima laporan Pak Ketua. Hanya saja masukan, kami harapkan ke depan ada dukungan-dukungan kepada DPK.
Misalnya sekarang ini lagi ramai soal sertifikasi, kalau bisa anggota juga bisa melaksanakan untuk peningkatan SDM. karena berdasarkan dialog kami di Jakarta pak Ketua, supaya SDM kita bisa ada kesempatan. Karena ada aturan baru yang mewajibkan sertifikasi.
DPK Paser
Kami menerima pertanggungjawaban DPP APINDO Kaltim, sekaligus mengusulkan bagaimana DPP APINDO Kaltim bisa memberikan trik menghadapi perundingan UMK. Mungkin seperti tadi ya, atau strategi dalam penentuan upah. Saya bisa membayangkan, kalau tadi saya enggak ikut, nggak dapat informasi.
Di Paser ini, seperti yang bapak-bapak ketahui, perusahaan besar Kideco, nyaris tidak ada gejolak soal penetapan UMP. Karena mereka sudah mendapatkan upah di atas UMP. Tetapi tetap perlu dikelola informasi ini, bagaimanapun mereka mempekerjakan 15 ribu karyawan.
Yang kasihan ini para pekerja di sawit itu, untuk mengejar UMP sepertinya kesulitan. Jadi mohon pertimbangan terkait materi-materi yang seperti itu. Saya juga berharap kegiatan DPK juga bisa ditampilkan di website APINDO Kaltim.
DPK Kutim:
Tidak ada alasan untuk tidak menerima laporan Pak Ketua, hanya saya ingin memberikan tanggapan terkait kondisi ketenagakerjaan di sektor perkebunan. Khususnya sawit. Padahal, sawit ini ke depan bakal sifting, menggantikan batu bara.
Dulu di Kutim ada kayu, kemudian mati. Sekarang kita masuk ke batubara, kebetulan saya ini juga bekerja di sektor ini dan sekarang sudah hampir habis. Yang paling siap adalah sawit. Tapi kalau saya perhatikan, saya sangat miris kondisi tenaga kerja di sektor ini.
Dan ini mungkin tanggung jawab moral kita untuk memperbaiki kondisi ini.
DPK PPU:
Kami mengapresiasi laporan Ketua, sekaligus ingin menyampaikan bahwa akan banyak orang luar datang ke IKN. banyak data yang menyebutkan misalkan ada pertambahan penduduk 3 juta atau 5 juta. Ini tentu akan menjadi hal yang perlu dipikirkan oleh pengusaha jangan sampai kita jadi penonton.
Berkenaan dengan upah, itu akan berpengaruh secara nasional bagaimana pengupahan bisa menemukan titik keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.
DPK Balikpapan:
Kami menerima dan mengapresiasi program kerja DPP APINDO Kaltim, di mana setelah dilantik pada 2019, kita langsung dihadapkan pada pandemi Covid-19. Tetapi Pak Ketua, dengan ide-idenya, menyusun dan menjalankan program kerja. Seperti membuat website sebagai saluran informasi kepada para pengurus dan pelaku usaha.
Sehingga selam pandemi 2 tahun lebih ini, APINDO tidak sepi dari kegiatan. Baik berupa peningkatan SDM melalui seminar online, maupun dengan rencana pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi yang saat ini sudah sampai di Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP.
Demikian tadi rangkuman tanggapan para Ketua DPK atas laporan pertanggungjawaban program kerja DPP APINDO Kaltim 2019-2022. DPP APINDO Kaltim, selnajutnya juga menyampaikan rencana kerja tahun 2022-2024, di antaranya melanjutkan pendirian LSP.